Ketika Kita Menilai, Mari Menilai Dengan Hati Yang Utuh

BEBERAPA hari ini, kita seperti dipaksa fokus pada satu angka: Rp8,5 miliar.

Angka itu terasa besar. Terlihat mencolok. Mudah memantik emosi.

Mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur menjadi simbol kemewahan di tengah banyaknya kebutuhan rakyat. Lalu narasi berkembang. Melebar. Bahkan menyentuh ranah pribadi, istri gubernur ikut diseret, gaya berpakaian dipermasalahkan, istilah-istilah yang merendahkan pun muncul.

Pertanyaannya sederhana, apakah kita sedang mengkritisi kebijakan, atau sedang melampiaskan sentimen?

Kita semua ingin pemimpin yang sederhana. Itu wajar. Tetapi kita juga harus jujur melihat konteks.

Kalimantan Timur hari ini bukan provinsi biasa. Ia adalah etalase Indonesia di mata nasional bahkan internasional. Tamu negara, investor, pejabat pusat, delegasi luar daerah datang silih berganti. Gubernur bukan bergerak sebagai individu, tetapi sebagai representasi institusi daerah.

Kendaraan dinas bukan sekadar soal kenyamanan pribadi. Ia menyangkut standar keamanan, protokoler, dan representasi. Kita boleh tidak sepakat dengan nilai anggarannya. Tetapi menyederhanakan seolah-olah pembelian itu dilakukan untuk gaya hidup jelas tidak adil.

Di saat isu ini membesar, mari kita bertanya pelan-pelan; Apakah program pendidikan gratis melalui Gratispol mulai dirasakan?

Banyak orang tua kini lebih ringan membayar kebutuhan sekolah anaknya.

Apakah layanan kesehatan semakin mudah diakses?

Warga yang dulu cemas soal biaya berobat kini memiliki jaminan yang lebih pasti.

Apakah pembangunan infrastruktur berjalan?

Jalan yang menghubungkan Kutai Barat hingga Mahakam Ulu sedang dikebut.

Jembatan Nibung yang lama dinanti akhirnya tersambung, membuka akses ekonomi warga Kutai Timur dan Berau.

Ini bukan narasi kosong. Ini kerja yang terjadi di lapangan.

Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Kritik itu sehat. Tapi kritik yang adil melihat keseluruhan, bukan hanya satu potongan.

Jika seorang pemimpin hanya membeli mobil mewah tanpa kerja nyata, kemarahan publik tentu beralasan. Namun jika di saat yang sama pendidikan digratiskan, kesehatan diperluas, konektivitas dibuka, dan pembangunan berjalan, maka kita juga perlu bersikap proporsional.

Jangan sampai kita menutup mata pada seratus manfaat hanya karena satu simbol terasa tidak nyaman.

Lebih menyedihkan lagi ketika kritik berubah menjadi serangan personal. Ketika pakaian istri gubernur menjadi bahan olok-olok. Itu bukan lagi kontrol sosial. Itu sudah masuk wilayah yang tidak produktif.

Mari kita jaga budaya kritik yang bermartabat.

Kita boleh tidak sepakat.

Kita boleh mempertanyakan.

Tetapi kita juga harus berani mengakui ketika ada kerja nyata.

Rp8,5 miliar memang angka yang besar.

Namun masa depan Kalimantan Timur jauh lebih besar daripada sekadar angka itu.

Jika manfaat untuk rakyat terus berjalan, jika kebijakan pro-rakyat tetap menjadi prioritas, mungkin yang kita perlukan bukan kemarahan berlebihan, melainkan kedewasaan dalam menilai.

Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan mobil yang dikendarai gubernur.

Melainkan sejauh mana kebijakan yang ia jalankan menggerakkan kehidupan rakyatnya. (***)

Penulis:

Herman A Hasan

Ketua Forum Satunusa Kaltim