Edy Suharto Resmi Pimpin BPKP Kaltim, Diminta Kawal Anggaran Secara Akuntabel Dan Tepat Sasaran
SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud (Harum), secara resmi melantik Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, dalam acara pengukuhan yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6/2025).
Edy Suharto menggantikan Felix Joni Darjoko, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan di Deputi Akuntan Negara.
Dalam sambutannya, Gubernur Harum menekankan pentingnya peran strategis BPKP dalam mengawal keuangan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
"Kita pastikan tidak ada penyalahgunaan, baik itu kewenangan maupun penggunaan anggaran. BPKP bukan hanya auditor, tapi mitra strategis pembangunan," tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan berakselerasi bersama demi memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Perekonomian dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menghambat pembangunan dan merusak struktur sosial masyarakat.
Namun Aryanto juga mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperkuat sistem pengendalian kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas anggaran.
Ia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, BPKP Kaltim telah berkontribusi signifikan terhadap:Penyelamatan keuangan daerah: Rp 72,56 miliar, Optimalisasi pendapatan daerah: Rp 34,8 miliar, Efisiensi pengeluaran daerah: Rp 1,42 triliun, Capaian positif tersebut terus berlanjut pada 2025, dengan kontribusi: Optimalisasi pendapatan daerah: Rp 2,33 miliar, Efisiensi pengeluaran daerah: Rp 11,9 miliar.
Aryanto menegaskan bahwa BPKP berkomitmen penuh mendukung berbagai program strategis Pemprov Kaltim, termasuk Program Pendidikan Gratis (Gratispol) dan Jaminan Sosial Politik (Jospol) yang menjadi prioritas kepemimpinan Gubernur Harum.
"BPKP siap mengawal program-program unggulan daerah agar dapat berjalan akuntabel dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat," pungkasnya. (adv diskominfo kaltim)
