Menjaga Damai, Mengundang Investasi: FPK Se-Kalimantan Satukan Komitmen
BALIKPAPAN- Komitmen menjaga perdamaian sosial kembali ditegaskan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan sebagai strategi penting untuk menarik investasi ke Pulau Kalimantan. Melalui Silaturahmi Regional Lintas Tokoh yang berlangsung 27–29 November 2025 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, FPK sepakat bahwa stabilitas dan kerukunan adalah modal utama yang tidak dapat dipisahkan dari iklim investasi yang sehat.
Ketua FPK Kaltim, Dr. Syaharie Jaang, SH, MH, M.Si, menegaskan bahwa pertumbuhan investasi bergantung penuh pada terjaganya keamanan dan keharmonisan masyarakat. Menurutnya, hubungan antaretnis dan antarkelompok yang harmonis menjadi benteng bagi daerah dalam mencegah potensi gesekan yang dapat menghambat roda ekonomi.
"Iklim investasi yang sehat sangat bergantung pada lingkungan yang aman dan stabil," ujar Jaang, dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Mantan Wali Kota Samarinda dua periode ini juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kepastian hukum, prosedur yang jelas, dan kebijakan yang mendukung ketertiban sosial disebutnya sebagai faktor yang sangat menentukan minat investor.
Jaang menambahkan, sinergi lintas pihak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga sosial harus bergerak dalam satu koordinasi.
"Kalau kondusif, maka ekonomi, pendidikan, dan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik," tegasnya.
Dalam paparannya, Jaang juga menjelaskan empat tujuan pembauran kebangsaan: menciptakan kehidupan damai, mencegah konflik, menghindari perpecahan, serta memastikan pembangunan berjalan efektif di semua sektor. Ia berharap kolaborasi lintas provinsi dapat memperkuat fondasi sosial Kalimantan.
Sekretaris FPK Kaltim, Zubaidi, turut menekankan bahwa harmoni masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap dunia investasi.
"Jika daerah tidak stabil, investor mundur. Kalau stabil, investor datang, penerimaan daerah bertambah, dan lapangan kerja terbuka," jelasnya.
Ia menyebut peserta forum terdiri dari FPK Kalsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltara, bersama tokoh agama, budaya, dan Forkopimda. Posisi Balikpapan sebagai penyangga IKN membuat forum ini bernilai strategis.
"Balikpapan sebagai penyangga IKN dan menara Pulau Kalimantan tentu menjadi tempat yang strategis," tambahnya.
Dalam Rakor FPK se-Kalimantan yang dilaksanakan Jumat (28/11/2025), forum menyepakati sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan implementasi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan. FPK mendorong pendekatan dialog lintas etnis dan budaya sebagai langkah pencegahan gesekan sosial.
Zubaidi juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran agar FPK dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan optimal. Ia menilai penguatan struktur organisasi FPK diperlukan agar program pembauran kebangsaan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung.
FPK berharap silaturahmi regional ini menjadi momentum memperkuat kohesi sosial di seluruh Kalimantan. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan aparat keamanan, stabilitas investasi diyakini akan semakin kokoh terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan. (densul)
