Karhutla Belum Reda, Rudy Minta Patroli Bergerak Lebih Cepat
BALIKPAPAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur belum benar-benar berakhir. Meski kualitas udara di sejumlah wilayah mulai membaik, ancaman kebakaran dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meminta penanganan karhutla tidak lagi menunggu api membesar. Patroli, deteksi dini, hingga langkah pencegahan harus bergerak lebih cepat ketika titik panas mulai meningkat.
"Kita harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak," kata Rudy dalam rapat Forkopimda Kaltim, Rabu (7/10).
Kondisi kualitas udara di sejumlah daerah menunjukkan situasi yang belum sepenuhnya stabil. Di Sendawar, Kutai Barat (Kubar), misalnya, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat mencapai 409 atau masuk kategori berbahaya. Sebaliknya, kondisi di Samarinda mulai membaik, dari ISPU 100 menjadi 32.
Ancaman juga terlihat dari konsentrasi partikulat halus PM2,5. Pada 2 Oktober 2026, konsentrasinya di Kubar disebut mencapai sekitar 740 mikrogram per meter kubik. Rata-rata paparannya bahkan tercatat 13,3 kali di atas baku mutu di Kubar, 12,7 kali di Kutai Timur (Kutim), dan 10 kali di Mahakam Ulu (Mahulu).
Bagi Rudy, penanganan karhutla tidak cukup hanya menghitung jumlah titik api. Pemerintah harus melihat dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap masyarakat.
"Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api. Ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi," tegasnya.
5.867 Personel Harus Bergerak
Kekuatan untuk menghadapi karhutla sebenarnya telah tersedia. Kaltim memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla serta 301 regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan total 5.867 personel.
Rudy meminta seluruh unsur tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Data hotspot, cuaca, kualitas udara hingga kondisi kesehatan masyarakat harus berada dalam satu basis data sehingga respons di lapangan bisa lebih cepat dan tepat.
Perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam serta sumber air. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan perlu diperkuat.
Dampak karhutla pun mulai terasa di sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kaltim mencatat 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Kasus mingguan bahkan sempat meningkat hingga 5,4 kali.
Kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi perhatian utama. Pemerintah diminta memperkuat surveilans ISPA dan pneumonia, kesiapan puskesmas, ketersediaan obat serta alat pelindung.
Informasi mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan juga harus disampaikan dengan cepat ketika kualitas udara memburuk.
Kemarau Bawa Ancaman Lain
Persoalan akibat kemarau tak berhenti pada asap. Penyakit lain juga perlu diantisipasi. Data yang dipaparkan dalam rapat mencatat 35.105 penderita diare dengan lima kematian. Ancaman demam berdarah dengue (DBD) juga menjadi perhatian.
"Karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan harus kita tangani secara terintegrasi, bukan sektoral," ujar Rudy.
Persoalan air bersih juga mulai dipetakan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim memantau 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota. Seluruhnya berada dalam status tercemar ringan.
Kondisi tersebut perlu diwaspadai saat debit sungai terus menurun. Sebab, semakin kecil debit air, semakin berkurang pula kemampuan sungai mengencerkan beban pencemar.
Rudy meminta BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota segera memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Perumda Air Minum diminta memastikan ketersediaan air baku dan distribusi air bersih.
"Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis," katanya.
Tambah Embung hingga Armada Pemadam
Mewakili Pangdam VI Mulawarman, Irdam VI Mulawarman Brigjen Unang Sudargo menyebut karhutla dipengaruhi faktor manusia dan alam. Salah satu faktor alam yang masih berlangsung adalah fenomena El Nino.
Sejumlah langkah disiapkan untuk memperkuat pencegahan. Di antaranya penambahan embung air dan armada pemadam kebakaran, larangan membakar lahan, perkerasan jalan sebagai akses penanganan di kawasan rawan serta penyusunan rencana kontingensi bencana oleh pemerintah daerah sesuai karakteristik ancaman.
Rudy menekankan seluruh keputusan dalam rapat tidak boleh berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas.
"Setiap keputusan rapat hari ini harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan action plan yang jelas," pungkasnya.
Rapat Forkopimda Kaltim tersebut juga membahas persoalan listrik, BBM dan LPG yang terjadi di tengah masyarakat. Rapat dimoderatori Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, pejabat IKN serta sejumlah instansi terkait. (densul)
